Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan tren pelemahan dan telah menembus level yang dinilai mengkhawatirkan. Pada Selasa (…), rupiah tercatat melemah hingga Rp16.977 per dolar AS. Sehari berselang, Rabu (…), rupiah masih bertahan di kisaran Rp16.957 per dolar AS tanpa perbaikan signifikan.
Komisaris Pelindo, Arief Poyuono, menilai kondisi tersebut bukan sekadar fluktuasi pasar jangka pendek, melainkan sinyal kuat adanya persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan puncak krisis moneter 1998, nilai tukar rupiah saat ini bahkan lebih rendah. Ini seharusnya menjadi alarm serius,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa.
Menurutnya, pelemahan rupiah berdampak langsung pada meningkatnya inflasi impor, kenaikan harga kebutuhan pokok, melonjaknya biaya produksi, serta tekanan berat bagi dunia usaha, khususnya sektor manufaktur.
Arief menegaskan, persoalan utama bukan semata mengapa rupiah melemah, melainkan mengapa ekonomi Indonesia terus berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dolar AS.
“Nilai tukar rupiah harus dibaca sebagai masalah ekonomi politik struktural yang telah lama mengakar, bukan sekadar gejolak moneter,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dilema klasik negara berkembang adalah menjaga keseimbangan nilai tukar. Rupiah yang menguat menekan inflasi, sementara rupiah melemah kerap dianggap menguntungkan ekspor. Namun, struktur ekonomi Indonesia dinilai belum cukup kuat untuk menikmati manfaat depresiasi rupiah.
“Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah. Sementara industri manufaktur sangat bergantung pada bahan baku impor. Sekitar 70 persen bahan baku industri berasal dari luar negeri,” jelas Arief.
Akibatnya, pelemahan rupiah justru meningkatkan biaya produksi dan menggerus margin industri, sehingga tidak otomatis meningkatkan daya saing ekspor bernilai tambah.
Dalam konteks global, Arief juga menyoroti dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Kebijakan moneter Amerika Serikat, khususnya kenaikan suku bunga, kerap memicu arus modal keluar dari negara berkembang dan menekan nilai tukar.
“Kondisi ini dikenal sebagai jebakan dolar. Selama ekonomi domestik belum mandiri, volatilitas global akan terus menjadi ancaman,” katanya.
Meski demikian, Arief menilai upaya mengurangi ketergantungan dolar melalui skema *local currency settlement* dan kerja sama dengan negara-negara BRICS perlu diimbangi dengan penguatan sektor riil.
Ia menekankan pentingnya pergeseran dari ekonomi konsumtif menuju ekonomi produktif berbasis industrialisasi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta ekspor bernilai tambah.
Dalam kerangka itu, Arief menilai **Danantara** sebagai badan investasi strategis nasional memiliki peran penting untuk mengalihkan cadangan dan surplus perdagangan ke investasi riil yang berdampak langsung pada kapasitas produksi nasional.
“Danantara dapat menjadi *anchor investor* agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada modal jangka pendek yang mudah keluar masuk,” ujarnya.
Selain itu, Arief menyoroti peran strategis **Pelindo** dalam menurunkan biaya logistik nasional. Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 20–22 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga di Asia Tenggara.
“Pelabuhan bukan hanya tempat bongkar muat, tapi gerbang utama daya saing nasional. Penurunan biaya logistik akan berdampak langsung pada harga barang, upah buruh, dan inflasi struktural,” kata Arief.
Ia menegaskan, pelemahan rupiah saat ini harus menjadi peringatan bahwa Indonesia tidak bisa terus mengandalkan kebijakan moneter jangka pendek.
“Stabilitas nilai tukar adalah cerminan kekuatan fondasi ekonomi. Tanpa transformasi struktural, rupiah akan terus berada di bawah bayang-bayang tekanan eksternal,” pungkasnya.
