Jakarta, 26 Januari 2026 – Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menyatakan dukungannya terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut Gusma, agenda yang lebih mendesak saat ini adalah memperkuat kinerja dan tata kelola Polri, bukan mengubah struktur kelembagaan. Ia menilai, pembenahan profesionalisme, integritas, serta pola kerja yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama.
“Fokus kita hari ini adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Polri kepada masyarakat. Perubahan struktur tanpa perbaikan kinerja justru tidak menyentuh persoalan mendasar,” ujar Gusma dalam keterangannya, Senin (26/1).
Gusma juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait sistem komando dan efektivitas pengambilan keputusan. Selama ini, garis komando langsung antara Presiden dan Kapolri dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga netralitas dan independensi Polri.
“Rantai komando yang lebih panjang justru bisa menghambat kecepatan respons, khususnya dalam situasi krisis yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai institusi strategis yang berperan dalam menjaga keamanan nasional, penegakan hukum, dan stabilitas politik, Polri perlu tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal tersebut dinilai penting agar Polri tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan sektoral maupun elite politik di tingkat kementerian.
“Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko membuka ruang intervensi politik yang lebih besar dan dapat mengganggu prinsip netralitas aparat penegak hukum,” tegas Gusma.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Ia menilai, penempatan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, dan Presiden.
Kapolri juga mengungkapkan pernah menerima tawaran untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, ia menegaskan penolakannya dan menyatakan lebih memilih meninggalkan jabatan daripada Polri harus berada di bawah kementerian.
