Jakarta — Aktivis ojek online (Ojol) Mahmud dari komunitas URC Bergerak menyatakan dukungan terhadap program Ojol Kamtibmas yang digagas Polda Metro Jaya. Menurutnya, kolaborasi antara pengemudi dan kepolisian penting untuk menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.
Mahmud menegaskan pemerintah wajib melibatkan mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) soal ekosistem transportasi online. Ia menolak jika aturan tersebut disusun sepihak tanpa ruang dialog yang setara.
“Pengemudi harus dilibatkan langsung karena merekalah yang merasakan dampaknya,” kata Michel kepada awak media.
Selain itu, Mahmud menolak wacana pemotongan komisi 10 persen yang dinilai bakal memangkas penghasilan mitra secara signifikan. Ia juga keberatan dengan usulan perubahan status ojol menjadi pekerja formal. Menurutnya, sistem kerja fleksibel saat ini justru menjadi keunggulan dan sumber nafkah jutaan pengemudi.
“Status pekerja formal tidak realistis dan berpotensi menghilangkan mata pencaharian,” ujarnya.
Mahmud mengkritik pihak-pihak yang tidak memiliki akun ojol namun berbicara seolah mewakili komunitas pengemudi. Ia menilai fenomena tersebut marak terjadi dan kerap memanfaatkan isu perojolan untuk kepentingan tertentu.
“Suara pengemudi harus datang dari pengemudi sendiri. Yang tidak punya akun jangan mengatasnamakan kami,” tegasnya.
Terkait rencana aksi oleh komunitas transportasi online yang tergabung dalam FDTOI di Istana Negara pada 20 November 2025, Michel memastikan dirinya tidak ikut serta. Ia mengimbau para driver tetap on bid dan bekerja seperti biasa demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
Jakarta — Aktivis ojek online (Ojol) Mahmud dari komunitas URC Bergerak menyatakan dukungan terhadap program Ojol Kamtibmas yang digagas Polda Metro Jaya. Menurutnya, kolaborasi antara pengemudi dan kepolisian penting untuk menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.
Mahmud menegaskan pemerintah wajib melibatkan mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) soal ekosistem transportasi online. Ia menolak jika aturan tersebut disusun sepihak tanpa ruang dialog yang setara.
“Pengemudi harus dilibatkan langsung karena merekalah yang merasakan dampaknya,” kata Michel kepada awak media.
Selain itu, Mahmud menolak wacana pemotongan komisi 10 persen yang dinilai bakal memangkas penghasilan mitra secara signifikan. Ia juga keberatan dengan usulan perubahan status ojol menjadi pekerja formal. Menurutnya, sistem kerja fleksibel saat ini justru menjadi keunggulan dan sumber nafkah jutaan pengemudi.
“Status pekerja formal tidak realistis dan berpotensi menghilangkan mata pencaharian,” ujarnya.
Mahmud mengkritik pihak-pihak yang tidak memiliki akun ojol namun berbicara seolah mewakili komunitas pengemudi. Ia menilai fenomena tersebut marak terjadi dan kerap memanfaatkan isu perojolan untuk kepentingan tertentu.
“Suara pengemudi harus datang dari pengemudi sendiri. Yang tidak punya akun jangan mengatasnamakan kami,” tegasnya.
Terkait rencana aksi oleh komunitas transportasi online yang tergabung dalam FDTOI di Istana Negara pada 20 November 2025, Michel memastikan dirinya tidak ikut serta. Ia mengimbau para driver tetap on bid dan bekerja seperti biasa demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
